Menata Arah Pembangunan Sulawesi Tenggara

Menjelang pemilihan gubernur pada pertengahan tahun 2018 mendatang, pergelutan ide dan gagasan terus dibangun oleh semua kandidiat yang akan maju dalam lebatnya belantara politik di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kondisi seperti ini pada dasarnya sesuatu hal yang lumrah terjadi mengingat “jualan” yang paling laris bagi pelaku politik adalah sebuah konsep besar dalam bentuk janji politik. Penulis teringat ketika mengunjungi Sultra beberapa bulan lalu semua janji tersebut terpampang di pohon-pohon dan papan reklame hampir seantero kota kendari. Lalu bagaimanakah konsep pembangunan yang harus dilakukan untuk membangun Sultra kedepannya?. Pertama yang perlu digaris bawahi adalah sumberdaya alam yang sangat kaya baik di daratan berupa bahan tambang, pertanian dan perkebunan serta di lautan berupa sumberdaya ikan yang tinggi serta pariwisata bahari yang perlahan-lahan mulai tumbuh dan berkembang belakangan ini. Kedua merumuskan konsep dan rencana implementasi agar semua kekayaan ini dapat menjadi dasar pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin ketat, oleh sebab itu siapapun pemimpin Sultra nantinya harus paham betul mengenai potensi ini.

Kekeliruan arah pembangunan

Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964, sejak saat itu pembangunanpun dimulai dengan basis utamanya adalah pemanfaatan agrokompleks yakni perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta ekplorasi tambang nikel dalam jumlah terbatas. Di era millenium konsep pengembangan ekonomi perlahan-lahan mulai bergerser seiring dengan hadirnya banyak investor tambang yang didominasi oleh perusahan Tiongkok khususnya pada rentang waktu 2007 hingga 2012. Hasilnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mulai menggeliat yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Menurut data BPS sejak tahun 2001 pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha hanya berkisar antara 5,01% hingga 7,68% pada tahun 2006 lalu mulai mengalami peningkatan yang puncaknya pada tahun 2012 mencapai 10,56% atau lebih 2 kali pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sehingga tidak mengherankan jika geliat ekonomi mulai nampak berkembang seperti pembangunan pusat perbelanjaan baru dan perumahan mewah. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah laju pertumbuhan tersebut perlahan-lahan mulai mengalami pelambatan sampai pada posisi 6,02% pada tahun 2014. Penurunan ekstrim ini seperti sebuah simptom atau tanda-tanda ada yang keliru dari pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini, meskipun indeks pembangunan manusia terus meningkat dari tahun ketahun yaitu peringkat ke 25 pada tahun 2012 menjadi peringkat 19 pada tahun 2017 dan pengangguran terbuka menurun akan tetapi karena pendekatan peningkatan ekonomi daerah yang berbasis pada ekstraksi sumberdaya alam khususnya pertambangan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat namun akan mengalami penurunan yang sangat tajam seiring berkurangnya sumberdaya tambang di suatu wilayah. Menurut menteri keuangan, negara-negara yang menyandarkan pertumbuhan ekonominya pada pertambangan semuanya tidak berbanding lurus dengan kemakmuran warganya atau meminjam istilah Richard Auty (1993) the resources curse/kutukan sumberdaya alam dimana negara-negara yang kaya akan sumberdaya mineral tidak membuat kekayaan meningkat atau memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Inilah yang menjadi kekhawatiran penulis pada saat Provinsi Sultra sangat ngotot untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus pertambangan.

Frekuensi Bencana Alam Meningkat

Permasalahan lain akibat ekstraksi sumberdaya alam adalah kondisi wilayah yang terancam oleh meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam di beberapa wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pemetaan BNPB sejumlah wilayah dianggap rawan bencana adalah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten bombana, kabupaten muna, dan Kota bau-bau, bahkan bencana alam seperti banjir bandang belakangan ini sudah mulai sering terjadi dan tergolong sangat parah sehingga menjadi topik pemberitaan nasional, bahkan pada tahun 2017 saja terjadi dua kali banjir bandang di Kota Kendari. Faktor penyebabnya adalah kondisi hutan tahura yang mulai gundul serta reklamasi teluk kendari yang terkesan serampangan tanpa melihat fungsi teluk sebagai daerah serapan air juga bertanggung jawab pada kejadian tersebut. Selain itu perambahan hutan oleh aktivitas pertambangan serta wilayah pesisir yang sudah tercemar akibat ekses dari pengangkutan bahan tambang adalah masalah lain yang terus mengintai hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, tentunya kerugian akibat bencana alam dan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang akan mengganggu aktivitas ekonomi secara umum, mengancam investasi daerah dan yang lebih parah adalah menghancurkan sumber-sumber ekonomi penting lainnya.

Memaksimalkan Potensi Agrokompleks dan Pariwisata Bahari

Melihat permasalahan lingkungan yang terjadi maka diperlukan sebuah pola pendekatan pembangunan yang lebih “sustainable” atau berkelanjutan misalnya Agrokompleks meliputi perikanan, pertanian dan perkebunan yang sudah sejak lama menjadi andalan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Salah satu sektor penting yang dapat dimaksimalkan berdasarkan posisi geografis Sultra adalah Sektor perikanan. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan laut banda (WPP 714) dan laut flores (WPP 713) atau dalam hal ini dua dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang sangat kaya akan potensi ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, cakalang dan ikan layang hal itu belum termasuk ikan-ikan ekonomis penting lainnya seperti ikan teri, rajungan, gurita, abalone dan beberapa ikan karang seperti kakap merah dan baronang. Tentunya jika dikelola dengan serius akan memicu lifting ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir bukanhanya bagi masyarakat sultra melainkan untuk pendapatan negara apalagi produksi cakalang dan tuna Indonesia saat ini sudah disalip Papua Nugini tentunya Sultra bisa mengambil peran lebih sebagai lumbung cakalang dan tuna nasional. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan kepala dinas perikanan sultra yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan baru mencapai 30% dari total potensinya. Selain itu posisi wilayah yang sangat potensial dalam mendukung arah pembangunan nasional bidang kemaritiman seperti pembangunan pelabuhan skala internasional sangat dimungkinkan untuk dilakukan dengan melihat posisi perairan yang berhadapan dengan alur laut kepulauan indonesia yang menjadi jalur perdagangan Australia ke asia timur seperti Jepang dan Korea Selatan atau paling tidak dapat menjadi pelabuhan pengumpan (feeder port) bagi pelabuhan internasional di Bitung yang telah menjadi prioritas nasional untuk menyalurkan bahan baku hasil perikanan/pertanian yang berpotensi eksport.
Sektor pariwisata bahari juga merupakan salah satu sektor penting yang harus mendapatkan perhatian serius kedepannya. Seperti halnya Wakatobi yang telah menjadi pelopor pengembangan pariwisata bahari secara nasional bahkan sampai pada level internasional, lalu pulau bokori dan labengki mulai menjadi idola baru pariwisata bahari dimana keindahannya mulai terkenal oleh para traveller di Indonesia adalah sinyal baik bagi kebangkitan pariwisata bahari di Sultra. Menurut kajian Bappenas nilai Incremental Labour-Output Ratio (ILOR) pada sektor perikanan dan pariwisata bahari memiliki nilai paling tinggi diantara sektor maritim lainnya serta memiliki nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang rendah, maksudnya semakin tinggi nilai ILOR maka angka penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi baik tenaga kerja terlatih maupun tidak terlatih sedangkan semakin rendah nilai ICOR maka kebutuhan biaya investasi akan semakin rendah artinya sektor pariwisata bahari adalah sektor usaha yang cukup baik dan mudah untuk dilakukan namun memiliki efek turunan yang sangat banyak. Hal ini juga diperkuat lagi dengan adanya pola shifting atau pergeseran preferensi belanja oleh kelas menengah di Indonesia, dimana saat ini bukan lagi dialokasikan untuk belanja barang melainkan lebih banyak diarahkan kepada travelling dan berwisata sebagai gaya hidup.

Penutup

Pembangunan suatu wilayah sejatinya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata melainkan harus melihat permasalahan secara menyeluruh, pada kasus di Sulawesi Tenggara penulis melihat jika tidak ada perbaikan pada pola pembangunan kedepannya akan menyebabkan permasalahan serius berupa kemiskinan pada wilayah perkotaan dan pedesaan yang terus mengalami peningkatan dalam dua tahun belakangan ini, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah indeks gini yang sudah mencapai 0,402 pada tahun 2016. Terdapat hal menarik dari data pertumbuhan ekonomi dan indeks gini, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat periode 2007-2012 maka indeks gini juga mengalami peningkatan cukup drastis (0,33-0,426) artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan yang terjadi dimasyarakat semakin lebar, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Disinilah peran pemerintah provinsi sebagai penguasa wilayah agar lebih perhatian kepada masalah-masalah kependudukan yang bukan saja memajukan daerah secara fisik namun urgensi kemasyarakatan yang berkeadilan harus diutamakan sebagai senjata utama dalam pembangunan daerah kedepannya.

Salam

By Robin

Penulis Adalah:

  1. Staf Ahli Komisi IV DPR RI
  2. Kandidat Doktor Institut Pertanian Bogor
  3. Alumni MSP-FPIK UHO Kendari

969 kali dilihat, 0 kali dilihat hari ini

Share

Leave a Comment