Isu Maritim Belum Konkrit Dibahas Oleh Para Kandidat Dalam Debat Perdana Cagub Sultra

Para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur sultra saat memaparkan visi dan misinya. Foto : AS

Sultra24.Com, Kendari – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar seri debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) pada hari kamis, 5 april 2018. Seri debat perdana tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Nomor urut 1 Ali Mazi – Lukman Abunawas, Nomor urut 2 pasangan Asrun – Hugua dan Nomor urut 3 pasangan Rusda Mahmud – Syafei Kahar.

Dalam debat perdana tersebut, terdapat sejumlah isu yang dikemas menjadi pertanyaan dan harus dijawab oleh semua kandidat mulai dari isu pendidikan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan dan isu kemaritiman. Panelis berasal dari akademisi Universitas Halu Oleo yakni Muhammad Zamrun, Marsuki Iswandi, Hasanuddin Bua, La Sara dan Weka Widyati.

Dari hasil pantauan sultra24.com, beberapa kalangan menyatakan ketidakpuasannya terhadap paparan para kandidat berdasarkan rumusan pertanyaan yang telah disusun dengan baik oleh kelima panelis tersebut.
Di antara kalangan tersebut adalah para pegiat masalah kelautan.

Ketua DPW Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sultra, Amadhan Takwir mengatakan bahwa dari dua buah pertanyaan terkait isu tersebut, para kandidat tidak tuntas memberikan pandangannya bagaimana mendorong Sultra menjadi bagian dari pembangunan maritim Indonesia.

Menurut pengajar di Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo itu, potensi maritim yang dibahas pada debat perdana hanya bertumpu pada satu sub sektor yaitu perikanan tangkap, sementara sektor lainnya sama sekali tidak disinggung oleh para kandidat.

“Potensi maritim Sultra belum konkrit dibahas. Misalnya bagaimana potensi pengembangan budidaya, bagaimana dengan tata kelola 500-an pulau yang memiliki potensi ekonomi yang besar, bagaimana wisata bahari dan sektor energi kelautan, konektifitas infrastuktur, industri kelautan dan peluang bisnis maritim seperti apa yang ditawarkan kepada masyarakat sultra sama sekali tidak disinggung oleh para cagub kita”, katanya.

“Padahal, dengan luas laut yang mencapai 70% wilayah Sultra, masalah maritim mestinya dieksplorasi dengan baik oleh para kandidat. Itu adalah fakta di pelupuk mata,” tambahnya.

Hal senada dikatakan Subhan Usman, peneliti dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sekaligus pengurus DPP Iskindo. Menurutnya, pembahasan tentang maritim punya sangat banyak dimensi untuk dibahas. Misalnya bisa dimulai dengan penyediaan SDM handal bidang maritim kemudian membuat target dan indikator yang terukur selama lima tahun masa jabatan.

“Iya, belum konkrit. Ide-ide yang dipaparkan masih pada tahap wacana dan belum punya kerangka aksi yang terukur. Saya menunggu para kandidat berani memaparkan bahwa dalam lima tahun masa kepemimpinannya, misalnya, kami akan menghasilkan 10.000 tenaga terampil bidang maritim dan mendorong produki perikanan sultra menjadi 5 sampai 10 kali lebih besar dari sekarang ini,” katanya.

Sementara itu, Nasruddin, pria kelahiran Kota Bau-bau yang pernah menjadi manager program Pembangunan Sentra dan Perikanan Terpadu (PSKPT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa pembahasan maritim dalam debat cagub sultra perdana masih minim ide.

“Para kandidat harusnya bisa mengambil isu lokalitas Sultra saat ini, misalnya bagaimana mendorong percepatan Buton Selatan sebagai kawasan PSKPT sesuai Permen KP 51 2016, bagaimana membangun infrastruktur Wakatobi-Baubau-Muna-Kendari-Kolaka dalam Sistem Logistik Ikan, atau revitalisasi pabrik rumput laut mangkrak untuk meningkatkan nilai tambah karena Sultra dikenal sebagai penghasil rumput laut terbesar selain Sulsel dan NTB di Indonesia”, ungkap Nasruddin.

Maritim mencuat menjadi isu dalam debat cagub Sultra seiring dengan orientasi pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sultra sebagai provinsi kepulauan dengan demografi masyarakat pesisir yang berbudaya bahari dipandang sebagai sebuah potensi besar yang wajib dikembangkan menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif. Kedua hal itu diharapkan menjadi bagian dari visi misi para cagub dan dapat diimplementasikan menjadi program aksi yang konkrit untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : AS

1,721 kali dilihat, 0 kali dilihat hari ini

Share

Berita lainnya

Leave a Comment