BURANGA : Realitas atau Fiksi ?

Aris Lagundi

Sultra24.Com, Butur – Lahirnya Kabupaten Buton Utara pada tahun 2007, yang ditandai dengan UU NO 14 TAHUN 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah membawa dampak pembangunan yang cukup signifikan di daerah ini. Pasalnya pembangunan infrastruktur kian marak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buton Utara, seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara (RSUD BUTUR), Jembatan, Pengaspalan Jalan dsb. Gedung-gedung perkantoran seperti Kantor Bupati Kantor-kantor Kepala Dinas, Kantor DPRD Kabupaten Buton Utara mulai dibangun sebagai sarana utama guna berjalannya pemerintahan di Buton Utara. Berbagai Sarana Olah Raga juga dibangun seperti Stadion Sepak Bola, karena pada Tahun 2014 Kabupaten Buton Utara sempat menjadi Tuan Rumah Pekan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara (POR PROV SULTRA) ke-XII yang di ikuti seluruh Kabupaten di SULTRA.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Buton Utara berhak, memiliki wewenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. hal ini meliputi segala urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Ibu Kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga Kecamatan Bonegunu”. Inilah bunyi pasal 7 UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara. Pasal ini kemudian menuai kritikan dari berbagai kalangan. Mengapa tidak, seharusnya semua pembangunan gedung perkantoran dibangun di Buranga sebagai pusat pemerintahan yang juga Ibu Kota Kabupaten Buton Utara. Tidak seharusnya pembangunan pusat pemerintahan dilakukan di luar Buranga, karena telah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2007 sebagai Dasar Hukum terbentuknya Kabupaten Buton Utara”.

Terhitung sejak terbentuknya Kabupaten Buton Utara pada tahun 2007 sampai tahun 2018 telah memasuki 11 Tahun umur daerah ini. Dalam jangka waktu 11 tahun pelanggaran Konstitusi berlangsung di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan semua pembangunan kantor-kantor pemerintahan dilakukan di wilayah Kecamatan Kulisusu yang jelas telah telah bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

Dalam kurun waktu 11 tahun tersebut, berbagai macam aksi dilakukan oleh kalangan mahasiswa, mulai dari demonstrasi sampai pada kegiatan-kegiatan dialog publik yang tidak lain mengangkat isu terkait “Ibu Kota Kabupaten Buton Utara”. Namun tak kunjung menuai kejelasan dari pemerintah Buton Utara sebagai Eksekutor, yakni agar difungsikannya Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton Utara.

Bupati sebagai pemangku jabatan tertinggi di Buton Utara seharusnya mampu mengambil sikap terhadap masalah yang telah berlarut-larut di Buton Utara. Seharusnya seorang pemimpin memiliki jiwa keberanian dalam mengambil tindakan, demi Kemaslahatan rakyatnya.

Buranga kini hanya menjadi Realitas atas kewilayahannya, tetapi menjadi Fiksi atas kedudukannya sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton Utara. Potensi untuk menjadi pusat pemerintahan didukung dengan UU No. 14 Tahun 2007, tetapi penetapan waktu untuk di fungsikannya Buranga sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton Utara secara permanen masih menjadi Fiksi yang tak memiliki kepastian.

Penulis : Aris Lagundi

985 kali dilihat, 0 kali dilihat hari ini

Share

Berita lainnya

Leave a Comment