Sistem Zonasi PPDB Solusi Tambal Sulam Problem Pemerataan Pendidikan

Sumber google

Sultra24.Com, Muna – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018. Dalam regulasi ini ditegaskan kembali, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dan sekolah. Nilai UN masuk kriteria kedua. Contoh siswa A dan B bersaing masuk satu sekolah. Jika rumah A lebih dekat dialah yang diterima, meskipun B nilainya lebih tinggi.

Ketentuan seleksi PPDB berbasis zonasi tersebut, berlaku mulai SD sampai SMA. Khusus SD pertimbangan pertama adalah usia peserta didik baru, setelah itu zonasi. Seleksi siswa baru jenjang SD juga tidak boleh menggunakan ujian baca, tulis dan berhitung (calistung).

Meskipun regulasi telah ditetapkan, persoalan di lapangan ternyata masih tetap bermunculan. Orang tua siswa berprestasi banyak yang kecewa karena anaknya tidak bisa menuntut ilmu di sekolah favorit. Mendikbud sendiri sebetulnya sudah menyampaikan bahwa tidak ada sebutan sekolah favorit, semua sama. Namun mindset masyarakat sudah terlanjur terbentuk tentang sekolah favorit ini. Ingat bukan, beberapa tahun silam pernah ada program Pemerintah yaitu Sekolah Berstandar Internasional…??

Pendidikan adalah salah satu hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Akar masalah pendidikan saat ini bukan sekedar soal zonasi, namun perhatian dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara.
Saat ini tidak kita pungkiri, banyak persoalan dalam dunia pendidikan kita. Hal ini terlihat dari output pendidikan itu sendiri yang masih jauh dari harapan. Bukan hanya dari sisi akademik tapi juga akhlak (moral). Hal ini tentu saja dipengaruhi banyak hal. Bisa faktor kurikulum, sarana/prasarana maupun lingkungan pendukung (keluarga & masyarakat).

Saat ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa untuk memperoleh output pendidikan berkualitas, anak harus disekolahkan di sekolah berkualitas juga, biasanya sekolah swasta. Sekolah swasta ini umumnya lebih mahal dari sekolah negeri. Mereka berani menawarkan program-program unggulan dan fasilitas lebih bagus. Lembaga-lembaga maupun yayasan-yayasan pendidikan melihat hal ini sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan (profit). Inilah yang disebut kapitalisasi dunia pendidikan.
Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi jika pemerintah serius mengelola sistem pendidikan.

Sebenarnya beberapa waktu lampau, Dunia Islam telah memberikan contoh tentang pengaturan ataupun pengelolaan sistem pendidikan yang mulia. Sistem ini terbukti sukses menghasilkan ilmuwan berkelas dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Saat itu, ummat tidak hanya pandai dalam bidang sains dan tehnologi saja, tapi mereka juga menguasai tsaqofah (keilmuan) Islam. Tak heran mereka bukan semata menjadi profesional handal namun juga faqih fiddien.

Penulis : Bunda Naufal

617 kali dilihat, 0 kali dilihat hari ini

Share

Berita lainnya

Leave a Comment